Pendahuluan:

Hutan Tanaman Industri menurut pengertian yang diberikan oleh Wikipedia[1] adalah: sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri (terutama kayu) dengan tipe sejenis dengan tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami.

Menurut PP 7/1990, tujuan dari Pengusahaan Hutan Tanaman Industri adalah untuk:

1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa.
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

Secara Ekonomi, pengalihan fungsi lahan menjadi hutan tanaman Industri memiliki dampak positif dan negatif. Dalam paper singkat ini dibahas dampaknya secara ekonomi baik positif dan negatif yang nantinya dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan .

Hasil hutan tanaman industri berupa kayu bahan baku pulp dan kertas (jenis tanaman akasia) serta kayu pertukangan (meranti). di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an di pulau Sumatera khususnya Propinsi Sumatera Selatan dan Riau.

Daerah – daerah yang dialokasikan sebagai konsesi terdiri atas: lahan tandus bekas hutan tebangan, rimba karet, hutan-hutan bakau, beberapa kepemilikan karet skala kecil, perkebunan sawit, padang rumput dan kebun-kebun agrikultur serta pemukiman desa.

Tinjauan Produksi, Luas Lahan dan Tenaga Kerja Pada Hutan Tanaman Industri Indonesia dan Antisipasi Kebutuhan Konsumsi Pasar Bubur Kertas dan Kertas

Menurut data yang penulis peroleh dari: Pusat Grafika [2], menyebutkan bahwa pada tahun 2003 konsumsi kertas mencapai 5,31 juta ton, untuk tahun 2004 kebutuhan konsumsi kertas mencapain 5,40 juta ton. Sedangkan pada tahun 2005 konsumsi kertas mencapai 5,61 juta ton dan prediksi pada tahun 2009 konsumsi kertas dapat mencapai 6,45 juta ton.

Indonesia saat ini menduduki peringkat ke sembilan untuk kategori industri pulp dan mengisi 2,4  pangsa pasar dunia. Sebagai industri kertas indonesia menduduki peringkat ke-12 di dunia dengan mengisi pangsa pasar sebesar 2,2 persen.

Sampai dengan tahun 2007 pembangunan HTI di Indonesia telah mencapai 254 unit dengan luas 3,57 juta hektar. Pada tahun 2006 nilai investasi HTI sebesar US$ 3 milyar (nilai perolehan tidak termasuk nilai standing stock tegakan), menyerap 135 ribu tenaga kerja, Nilai investasi pulp dan kertas sebesar US $ 16 milyar dengan kapasitas produksi +/- 8,5 juta ton/tahun (peringkat 12 besar dunia) dan menyerap tenaga kerja 178.600 orang, dengan penerimaan devisa negara dari Industri Bubur Kertas dan Kertas sekitar US$ 6milyar per tahun. [3]

Menurut data yang diperoleh dari EKSEKUTIF DATA STRATEGIS KEHUTANAN TAHUN 2007 dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia, dapat dilihat dari table berikut:

Permasalahan Saat ini

Banyak sekali akibat dari permasalahan pemerintah Republik Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku Industri Bubur Kertas dan Kertas Ini, diantaranya adalah:

Kerusakan Hutan Alam dan Illegal Logging

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Industri Bubur Kertas dan Kertas belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan, akibatnya saat ini pemenuhan kebutuhan pasokan kayu masih diambil dari Hutan Alam. Hal ini tentu saja mengancam kelestarian hayati Indonesia. Terjadinya Illegal logging saat ini banyak juga dipacu oleh kurangnya kebutuhan pasokan bahan baku Industri Bubur Kertas dan Kertas, selain juga karena pemanfaatan illegal logging untuk pemenuhan permintaan industri furniture. Jika saja pengalihan fungsi lahan menjadi Hutan Tanaman Industri segera dilakukan, maka secara ekonomi Indonesia akan mendapat keuntungan besar bagi devisa Negara.

Kurangnya lahan konsesi Hutan Tanaman Industri

Peningkatan hutan tanaman industri menjadi keharusan selain alasan kelestarian lingkungan, diharapkan indonesia dapat mengisi kekosongan pangsa pasar kertas yang ditinggalkan oleh beberapa negara Eropa dan Asia karena terkena kenaikan harga minyak. Beberapa negara mengalami kerugian pasokan kertas sehingga Indonesia di harapkan dapat mengisi kekosongan tersebut. Peningkatan jumlah konsesi ini yang paling utama adalah agar tidak lagi kebutuhan Industri Bubur Kertas dan Kertas diambil dari Hutan Alam.

Pemecahan Masalah

Sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah tepat pada hari ulang tahun Departemen Kehutanan RI tanggal 16 Maret 2008, Maka industri kertas nasional telah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menyiapkan lahan-lahan HTI sehingga pada tahun 2009, bahan baku tidak lagi berasal dari kayu hutan alam melainkan berasal dari hutan tanaman industri yang telah di upayakan sebelumnya.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan Industri Bubur Kertas dan Kertas adalah sbb.:

Penanaman Hutan Tanaman Industri

Kegiatan penanaman hutan tanaman industri (HTI), sebaliknya sendiri mungkin sudah dilakukan sehingga pada gilirangnya tidak ada lagi kelangkaan bahan baku yang terjadi seperti sekaranh ini. Dimana kalangan industri merasa kekurangan bahan baku karena pemerintah sudah membatasi penggunaan kayu hutan alam yang memang semakin menipis. Apabila industri kertas banyak mengharapkan dari kayu hutan alam maka ada kemungkinan terjadi kerisis dalam pengadaan kertas di Indonesia karena lahan hutan alam yang semakin sedikit. Penanaman hutan tanaman industri akan menjadi solusi terhadap berkurangnya  kayu hutan alam dalam melakukan peningkatan terhadap bahan baku industri bubur kertas dan kertas.

Pengalihan Fungsi Lahan Secara Bijak dari Sisi Ekonomi

Alokasi lahan-lahan hutan bekas tebangan untuk kepentingan pengembangan tanaman industri dapat terlihat sangat memberikan manfaat bagi negara, apabila hanya menghitung manfaat-manfaat dan pembiayaan keuangan. Meskipun lahan hutan yang dialokasikan dianggap tidak menunjukkan manfaat yang bisa dilihat oleh pemerintah, proyek ini akan memberikan manfaat-manfaat langsung, termasuk pembayaran untuk konsesi dan konversi, perolehan investasi luar negeri dalam pengembangan industri bubur kertas, dan peningkatan produksi dan ekspor bubur kertas dan kertas.

Pembatasan Produksi Industri Bubur Kertas dan Kertas

Kerusakan hutan di Indonesia akibat industri pulp akan semakin meningkat bila kapasitasnya tidak disesuaikan dengan kemampuan HTI dalam memasok bahan baku. Sehingga pemerintah harus segera menghentikan sementara (moratorium) atas peningkatan kapasitas industri pulp sampai adanya kepastian pasokan bahan baku yang sepenuhnya berasal dari HTI.

Penetapan Harga Dasar

Pemerintah Indonesia “menjual” sumberdaya hutannya kepada perusahaan perkebunan dengan harga dibawah nilai sebenarnya. Pembayaran-pembayaran yang diterima saat ini dari area yang digunakan dan konversi area bekas tebangan jauh dari apa yang digambarkan sebagai biaya-biaya ekonomi aktual dari penggunaan sumberdaya tersebut.

Kesimpulan

Untuk memenuhi kebutuhan Industri Bubur Kertas dan Kertas, peningkatan produksi dari Hutan Tanaman Industri sangat mendesak. Dengan tidak meninggalkan kaidah Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kelestarian alam, menjadi hal penting dalam usaha pengalihan fungís hutan dan dapat dilaksanakan selama tidak merusak hutan alam beserta keragaman hayati di dalamnya.

Mempertahankan Industri Bubur Kertas dan Kertas yang menyerap tenaga kerja yang besar memberikan dampak ekonomi positif bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Usaha pemerintah dengan membuat kebijakan yang memudahkan bagi investor asing menanamkan modalnya di Indonesia menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan. Kemudahan

Penghapusan monopoli dan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi semua yang mempunyai kemampuan dalam pengusahaan Hutan Tanaman Industri untuk memenuhi pasokan bahan baku Industri Bubur Kertas dan Kertas adalah suatu tuntutan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia.

Daftar Pustaka

• http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20SADAR/SADAR%2067%20tahun%20III%202007.html, dikunjungi pada 24 Oktober 2008
• http://jurnal-ekonomi.org/2008/03/15/kompas-selamat-tinggal-hutan-alam/, dikunjunig pada 24 Oktober 2008
• http://www.unej.ac.id/fakultas/hukum1/hukum/pp/1990/7-1990%20Pengusahaan%20Hutan.htm , dikunjungi pada 24 Oktober 2008
• http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/WPapers/WP30Maturana_ina.pdf dikunjungi pada 24 Oktober 2008
• http://64.203.71.11/kompas-cetak/0604/21/ekonomi/2600325.htm, dikunjungi pada 24 Oktober 2008

Pendahuluan

Hutan sebagai sistem penyangga kehidupan sangat berperan sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Sementara fungsi ekonomisnya, hutan adalah sumber penghasil barang dan jasa baik terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosialnya adalah hutan adalah sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, terutama yang berada di sekitar hutan, selain mendukung kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dilihat dari jenis peruntukan hutan, maka hutan di Indonesia menurtu peruntukannya dibagi menjadi:

1. Hutan Konservasi sebesar 20%
2. Hutan Lindung sebesar 27%
3. Hutan Suaka sebesar 9.8%
4. Hutan Produksi Tetap sebesar 17%
5. Hutan Produksi Tidak Tetap sebesar 16.1%

Dari segi pengelolannya, maka Hutan Produksi menurut pengelolannya bisa menjadi hutan alam atau HPH dan Hutan Tanaman Industri atau HTI.

Hutan Tanaman Industri atau selanjutnya di sebut HTI, adalah sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri (terutama kayu) dengan tipe sejenis dengan tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami.Hasil hutan tanaman industri berupa kayu bahan baku pulp dan kertas (jenis tanaman akasia) serta kayu pertukangan (meranti). Pengusahaan HTI ini di atur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta.

Jenis-jenis HTI

HTI dibedakan menurut jenisnya yaitu:

1. HTI Pulp

2. HTI Kayu Perkakas

3. HTI Trans (dibeberapa daerah seperti Kalimantan sejak tahun 2005, HTI trans sudah tidak ada lagi)

Menurut data dari Departemen Kehutanan sbb:

Jenis-jenis Pohon Yang Dimanfaatkan Untuk Hutan Tanaman Industri

1. Jenis pohon yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan Industri Pulp
   • Pinus
   • Eucalyptus spp
   • Acacia mangium
   • Meranti
   • Sungkai
   • Gmelina arborea

1. Jenis pohon yang ditanam untuk memenuhi kebutuahn industri Kayu – Perkakas
   • kayu Jabon
   • Karet
   • Jelutung
   • Gmelina
   • Acacia mangium
   • Eucalyptus deglupta
   • Paraserianthes falcataria
   • Peronema canescens
   • Pinus
   • Meranti Sungkai
   • Ulin
   • Ramin
2. Jenis pohon yang ditanam oleh HTI Trans
   • kayu  Jabon
   • Karet
   • Tengkawang
   • Gmelina
   • Acacia mangium
   • Eucalyptus deglupta
   • Paraserianthes falcataria
   • Peronema canescens
   • Tectona grandis
   • Meranti
   • Sungkai
   • Jelutung
   • Jabon
   • Balsa

Permasalahan Saat Ini

Kenaikan konsumsi kertas per kapita di Indonesia utamanya dipicu oleh bertambahnya industri pers dan percetakan. Harga pulp yang tinggi di pasar internasional (saat ini harganya US$ 680 – 700 per ton) dan konsumsi kertas yang terus meningkat merupakan dua faktor utama yang merangsang pertumbuhan industri pulp dan kertas di Indonesia.

HTI membutuhkan biaya investasi yang tinggi, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengeloaannya. Salah satu faktor sukses tidaknya suatu HTI adalah para pengelola harus pandai menentukan pemilihan jenis tanaman dan melakukan pemelihaan unsur hara.

Pada umumnya, investasi yang dilakukan dihitung dengan asumsi bahwa produktivitas lahan akan tetap selama jangka-waktu pengusahaan (beberapa rotasi tanaman). Pada sebagian besar lahan hutan-hutan tanaman di daerah tropis, asumsi ini terbukti salah dengan terjadinya kehilangan unsur hara secara kontinyu dan penurunan produktivitas lahan yang diakibatkannya.

Unsur Hara

Unsur-unsur hara tersebut tidak selalu tersedia secara kontinyu pada suatu lahan, tetapi ketersediaannya berubahubah. Pengelolaan lahan yang intensip akan mengurangi atau bahkan menghabiskan unsur-unsur hara yang tersedia. Pengelolaan unsur hara dalam hal ini meliputi teknik-teknik untuk meminimalkan kehilangan-kehilangan unsur hara yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pengelolaan lahan, dan untuk memastikan tersedianya unsur hara dalam jumlah yang sesuai.

Penyebab hilangnya unsur hara diantara sbb.:

1. Hilangnya unsur hara akibat tebang bakar

1. Hilangnya unsur hara akibat pemanenan tegakan

1. Hilangnya unsur hara akibat erosi

Pemecahan Masalah

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan unsur hara di dalam tanah sehingga HTI dapat terus berproduksi adalah melakukan pemupukan. Untuk mempertahankan produktivitas lahan dari kehilangan-kehilangan unsur hara yang terjadi dalam pengelolaan hutan tanaman, maka persediaan unsur hara tanah perlu ditambah dengan pupuk-pupuk mineral. Pemupukan memiliki dua tujuan, yaitu untuk menstimulasi pertumbuhan tanaman dan untuk menambah kandungan unsur hara tanah.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan unsur hara yang intensip dibutuhkan untuk mempertahankan produktivitas hutan tanaman industri pada tingkatan yang menguntungkan. Dalam praktek pengelolaan yang standar/biasa, kehilangan-kehilangan unsur hara dan karenanya juga penipisanunsur hara tanah akibat kegiatan-kegiatan pengelolaan diperkirakan sangat tinggi. Walaupun demikian, kehutanan tanaman industri memiliki potensi untuk memperbaiki budget unsur hara lahan dengan mengoptimalkan pemilihan jenis pohon dan lahan, serta menerapkan tehnik pembangunan tegakan dan pemanenan yang lebih baik/maju.

Pemilihan lahan yang tepat merupakan hal yang penting bagi keberhasilan hutan tanaman industri secara ekonomi dan ekologi. Keberlajutan hutan tanaman industri secara ekonomis dan ekologis tergantung sebagian besar pada kemampuannya untuk mempertahankan budget unsur hara.

Daftar Pustaka

• Dr. Jens Mackensen, 2000, Penelitian Hutan Tropis Pengelolaan Unsur Hara pada Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia Petunjuk praktis kearah pengelolaan unsur hara terpadu

• Malmer, A., 1993. Dynamics of hydrology and nutrient losses as response to etablishment of forest plantation. A case study on tropical rainforest land in Sabah, Malaysia. PhD-Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Depart. of Forest Ecology, Umeå, Sweden.

• http://www.dephut.go.id/INFORMASI/statistik/2001/BPK/i_1_4.htm, tanggal kunjungan 1 november 2008

• http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_tanaman_industri, tanggal kunjungan 24 oktober 2008

• Arifin Arief, 2001, Kanisius, Yogyakarta, Hutan dan Kehutanan

• http://zainalarifin.wordpress.com/2008/01/19/industri-pulp-dan-kertas-ancaman-baru-terhadap-hutan-alam-indonesia/ tanggal kunjungan 1 November 2008

• http://www.fahutan.s5.com/Juli/prediksi.htm tanggal kunjunga 24 Oktober 2008

Air merupakan bagian terbesar dari planet ini. Air juga merupakan bagian penting bagi kehidupan di bumi. Pada saat yang sama air, meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga merupakan sumber daya alam yang langka bagi sebagian penghuni bumi ini. Kelangkaan air sungguh ironis dengan predikat Bumi sebagai “Planet Air” lantaran 70% permukaan bumi tertutup air. Namun, sebagian besar air di Bumi merupakan air asin dan hanya sekitar 2,5% saja yang berupa air tawar. Itu pun tidak sampai 1% yang bisa dikonsumsi, sedangkan sisanya merupakan air tanah yang dalam atau berupa es di daerah Kutub.

Kompetisi penggunaan air untuk berbagai keperluan membuat ketersediaannya, khususnya air bersih, semakin berkurang. Kompetisi penggunaan air bersih semakin meningkat di daerah perkotaan. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, air juga digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan kegiatan perekonomian lainnya. Di tambah dengan tekanan populasi membuat pengelolaan air bersih di perkotaan menjadi masalah yang sangat pelik. Masalah itu menjadi semakin pelik bila melihat kenyataan bahwa pengelolaan air tidak dapat dipisahkan ke dalam wilayah administratif pemerintahan daerah pada umumnya. Hal ini berarti air harus dikelola secara terintegrasi.

Dengan keterbatasannya ini, sungguh keliru kalau orang mengeksploitasi air secara berlebih. Mereka memanfaatkan air seolah-olah air berlimpah dan merupakan “barang bebas”. Padahal semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi, bahwa air merupakan benda ekonomis. Buktinya, kini orang rela bersusah-susah dan berani membayar mahal untuk membeli air ketika terjadi krisis air. Masyarakat desa di negara tropis, seperti Indonesia, harus berjalan puluhan kilometer untuk mencari sumber air di musim kemarau. Sementara masyarakat perkotaan khususnya di DKI Jakarta belum semuanya mendapatkan pelayanan air bersih, baik kuantitas maupun kualitas.

Penyediaan air bersih di Indonesia terutama di perkotaan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, anggaran, pencemaran, maupun sikap dari masyarakat. Pengelolaan air bersih ini berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat. Masyarakat dan industri di perkotaan inilah yang termasuk boros air.

PERMASALAHAN SAAT INI

Jika dilihat dari kondisi saat ini, juga beberapa penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui masalah pengelolaan air bersih di DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan masalah yang ada saat ini adalah:

1. Harga / Tarif

Kebanyakan masyarakat mengeluh tingginya tarif air bersih yang dikenakan untuk setiap meter kubiknya, alternatif lain adalah menggunakan sumur pompa/ sumur gali yang kebanyakan sumber air bakunya sudah tecemar oleh bakteri koli, atau logam berat lainnya, ditambah lagi jika menggunakan pompa,

masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk listrik. Jika masyarakat menggunakan air minum dalam kemasan, biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi.

Kesulitan masyarakat memperoleh air bersih semakin bertambah, ketika sebagian besar perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia beroperasi dalam kondisi tidak sehat. Privatisasi pengelolaan air seperti yang dilakukan di Kota Jakarta, juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan air bersih.

1. Kualitas

Air tanah di perkotaan telah tercemar oleh bakteri dan logam. Penyedotan air tanah secara berlebihan telah menurunkan permukaan air tanah dan menyusupnya (intrusi) air laut. Penurunan permukaan air tanah dan intrusi air laut terus berlangsung di Jakarta, sehingga kualitas air tanah pun makin menurun.

Tiga belas sungai yang melewati ibukota tercemar bakteri E-Coli, termasuk tujuh puluh persen air tanahnya. Menurut penelitian Budirama (Belum Semua Warga Menikmati Air Bersih – Jaringan Informasi Kebijakan Publik, 25 April 2007) salah satu sungai yang tingkat pencemarannya paling parah adalah Sungai Ciliwung. Kadar bakteri E-coli pada sungai itu mencapai 1,6-3 juta individu per 100cc, jauh di atas baku mutu 2.000 individu per 100cc. Padahal sungai ini menjadi bahan baku air minum di Jakarta.

Kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat saat ini adalah, kualitas air bersih yang ada sudah sangat buruk, baik itu keruh, bau, kuning, bercacing dan sebagainya, belum lagi jika daerah tersebut merupakan daerah yang sumber air bakunya sudah payau akibat intrusi air laut, jika ingin mengambil dari kali / sungai sudah tidak mungkin karena kondisi air sungai kita sudah tercemar sangat berat.

1. Kontinuitas

Saat musim hujan kita mengalami banjir atau kelebihan air, saat musim kemarau kita kekurangan air, hal ini akibat ulah kita sendiri yang tidak mau peduli terhadap lingkungan, sehingga air tidak meresap lagi ke dalam tanah atau langsung mengalir ke laut, belum lagi jika setiap rumah tangga menggunakan pompa dan berlomba terus memperbesar kapasitas pompa dan memperdalam sumur bor, akibatnya permukaan tanah kita semakin turun.

Hujan deras selama musim penghujan sayangnya tidak mampu mengisi air tanah di Jakarta dan daerah perkotaan lain yang padat penduduknya. Rumah yang berdesakan, gedung bertingkat menjulang, jalan aspal, serta permukaan tanah yang “penuh beton” menghalangi air hujan masuk ke dalam tanah. Genangan air itu langsung masuk ke selokan dan sungai atau membuat banjir berbagai ruas jalan.

1. Pengetahuan Masyarakat

Tingkat pendidikan rata-rata di ibukota Jakarta khususnya untuk daerah pinggiran umumnya masihlah sangat rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih belum dapat diandalakan sebagai salah satu pondasi terlaksananya program pengelolaaan air bersih di DKI Jakarta. Tingkat ekonomi yang juga masih rendah membuat pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih belum menjadi prioritas.

Di sisi lain masyarakat hanya dapat berbuat sesuai dengan kemampuannya, tanpa ditopang oleh teknologi maupun pengetahuan yang cukup, sehingga saat

ini bagi mereka yang mampu dapat memenuhi kebutuhannya melalui air minum dalam kemasan, dan untuk kebutuhan lainnya seperti cuci, mandi dst. mereka menggunakan pompa air (sumur bor / sumur gali) dengan kedalaman yang beragam.

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

PEMECAHAN MASALAH

Dari masalah-masalah tersebut di atas, beberapa alternative pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

<!–[if !supportLists]–>1) <!–[endif]–>Pembatasan Penggunaaan Pompa Secara Individu.

Dengan alternative penggunaaan pompa air secara komunal maka pembatasan penggunakan pompa secara individu ini dapat dihindari, sehingga permukaan air tanah akan mudah dikontrol dan tidak lagi terintrusi air laut, juga dapat menghemat penggunaan listrik serta efisien dalam menggunakan air.

<!–[if !supportLists]–>2) <!–[endif]–>Melakukan Manajemen Lingkungan

Salah satu caranya adalah yaitu dengan membuat pengolah air kotor secara komunal, agar sumber air baku kita tidak lagi tercemar oleh bakteri coli maupun logam berat dan membangun sumur – sumur resapan guna menyuntik kembali air ke dalam tanah yang menyebabkan sumber air baku kita tidak berkurang.

<!–[if !supportLists]–>3) <!–[endif]–>Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Akan Pentingnya Air Bersih

Dengan meningkatanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya air bersih serta pengalaman yang cukup, maka kualitas dari produk air yang dihasilkan dapat diperbaiki sesuai dengan kemampuan keuangan masing – masing strata masyarakat, yang masih dalam koridor standar baku mutu yang sudah ditetapkan pemerintah.

<!–[if !supportLists]–>4) <!–[endif]–>Menggalakkan Gerakan Air Bersih Berbasis Komunitas

Dalam rangka menyediakan jaringan air bersih masyarakat didorong agar lebih mandiri. Pemerintah hanya berperan sebagai penentu standar, fasilitator untuk menampung aspirasi warga terkait masalah pelayanan air bersih dan meningkatkan kualitas produksi air serta akses pelayanan kepada publik. Sudah saatnya dipikirkan untuk menyediakan pelayanan air bersih dan sanitasi berbasis komunitas.

<!–[if !supportLists]–>5) <!–[endif]–>Perbaikan Manajemen Pengelola Air Bersih

Jika manajemen pengelolaan dilakukan oleh mereka yang profesional sehingga manajemen menjadi ramping dan efisien. Salah satu cara untuk mencapai hal ini kita harus memperkecil jarak antara sumber air baku dengan konsumen sehingga tidak terjadi kebocoran, selain itu jumlah pelanggan dibatasi agar mudah dikendalikan dengan demikian maka pelayanan bagi pelanggan dapat ditingkatkan.

Daftar Pustaka

• Agustus 2007, Prastowo Cahjadi Henry Viriya Surya, Permasalahan dan Pengelolaan Air Bersih di JABOTABEK, Center for Policy and Implementation Studies

• 25 April 2007, Belum Semua Warga Menikmati Air Bersih, Jaringan informasi publik

• http://zeofilt.wordpress.com/2008/01/31/sistem-pengolahan-air-bersih/ , waktu kunjung: 19 Oktober 2008

• http://artesis.wordpress.com/2007/09/08/pengelolaan-air-bersih-di-saat-krisis/ , waktu kunjung: 19 Oktober 2008

• www.jawaban.com, Jakarta Krisis Air Bersih Metropolitan –

Senin, 25 Juni 2007 16:26:39 WIB
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Pattern and Process in Regional Geography

MH Barlow & RG. Newton

Mc Graw Hill, Sydney (Australia & New Zealand)

Geography: Suatu studi tentang berbagai macam karakter dari tempat ke tempat di atas permukaan bumi sebagai tempat tinggal dari manusia.

Dalam mempelajari ilmu geografi ada 2 pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan area ataupun fenomena.

Dua buah metode pendekatan yang dikenal dalam ilmu geografi yaitu:

1. Systematical Approach
2. Regional Approach

Systematical Approach : Mempelajari suatu fenomena yang terjadi di atas permukaan bumi atau daerah dalam suatu waktu tertentu dan menentukan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.

Regional Approach: Mempelajari berbagai fenomena yang terjadi di satu daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu, setiap daerah akan dibedakan dengan fenomena yang khas.

Definisi dan Karakteristik Suatu Daerah

Bagi seorang geographer, area adalah daerah apapun yang terdapat di permukaan bumi yang mempunyai dimensi dan berdiri sendiri tanpa memperhatikan keunikan masing-masing. Contohnya: Afrika adalah bagian utara ekuator, setengah bagian timur adalah pulau utara New Zealand.

Sedangkan region adalah hanya daerah yang telah terseleksi yang mempunyai keunikan tersendiri misalnya: gurun sahara di Afrika, plat teknotik di New Zealand, masing-masing mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan region lainnya.

“Semua regions adalah “pieces of area” dan mempunyai area, tetapi tidak semua area adalah region”

Dapat disimpulkan sbb.:

1. Region adalah suatu area yang mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan region lainnya
2. Perbedaan atau keunikan ini bukan dikarenakan pada ukuran atau kompleksitas atau kepentingan tetapi merupakan hasil dari kombinasi yang unik dari suatu fenomena pada suatu daerah tertentu.
3. Region tidak terbatas pada ukuran tetapi ditentukan pada karakteristik, atau fitur atau problem yang terdapat pada area tersebut.
4. Region adalah suatu wilayah yang homogen.

Esensi Karakteristik dari Suatu Region (Wilayah)

Region (wilayah) adalah mental constructs atau suatu konsep intelektual yang digunakan untuk mempresentasikan keadaan suatu area oleh seorang geographer.

Region (wilayah) tidak terbatas ukuran, karena tidak terbatas ini maka ukuran dari suatu region tergantung pada masing-masing pembuat keputusan, bisa saja berdasar dari keunikan suatu region, tingkat kedetilan suatu hal yang terpaut dalam studi tersebut, juga tergantung pada pertimbangan suatu fenomena. Seperti contohnya, tidak ada satupun geographer yang setuju tentang batas yang pasti dari Corn Belt dll. Subjektifitas sangat berpengaruh dalam penentuan batas dari suatu region.

Setiap Region (wilayah) adalah unik. Sesungguhnya jika mengacu pada lokasi di permukaan bumi maka setiap region adalah unik, begitu juga fenomenanya, tak ada satupun fenomena di suatu region akan sama persis dengan region lainnya. Membandingkan suatu multi fitur region akan sama seperti membandingkan setiap manusia di bumi, tentu sangatlah sulit.

Region mempunyai batas transisi, tentunya seperti diketahui bahwa permukaan bumi dimanapun tidaklah seragam dan berubah dari waktu ke waktu . Oleh karena batas antara satu region satu dengan lainnya tidaklah pasti tetapi melalui suatu batas transisi. Setiap fitur dari regional mempunyai transisi diantara keduanya yang secara sedikit demi sedikit berubah mengikuti fenomena dari masing-masing region. Misalnya, wilayah A merupakan peternakan domba, wilayah C adalah penghasil produk susu, maka wilayah B yang ada diantaranya adalah region yang masyarakatnya adalah peternak susu dan pembuat produk susu. Wilayah B ini yang dimaksud dengan wilayah transisi.

TIPE Region

Salah satu metode yang terkenal membedakan region karena fenomenanya yang menghasilkan karakter dari suatu daerah.

Single – Feature Region:

Identitas suatu daerah didapat hanya dari satu elemen saja , basic tool dalam systematic geografi.

Multi – feature Region :

Identititas atau keunikan suatu daerah didapat dari kombinasi beberapa elemen. Misalnya : bio-geographic regions merupakan kombinasi yang unik dari fenomena iklim, vegetasi, kehidupan binatang dan tanah.

Region Formal dan Fungsional

Region Formal pada dasarnya mengacu pada kesamaan, misalnya kesamaan politik, maka Indonesia adalah contoh region formal.

Region fungsional berdasar pada kegiatan yang terjadi di daerah central node atau region nodal, berdasar pada interaksi antara masing-masing fenomena.